Departemen Corrections menyetujui penyelesaian sengketa hak transgender dengan seorang pegawai yang mengklaim mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kesepakatan itu mencakup permintaan maaf, janji perbaikan pelatihan, dan pembayaran kompensasi yang bersifat rahasia.
Kasus ini menjadi tonggak karena merupakan kali pertama seseorang transgender menjadi pusat sengketa diskriminasi atas dasar sex di Aotearoa. Fokus pada hak transgender muncul kembali setelah proses panjang yang melibatkan keluhan formal ke Komisi Hak Asasi Manusia dan penanganan oleh Office of Human Rights Proceedings.
Isi penyelesaian dan reaksi pihak terkait
Kompromi pegawai yang disebut sebagai Adam* dan Departemen Corrections mencakup beberapa poin penting: permintaan maaf resmi dari Corrections, komitmen untuk mengimplementasikan program pelatihan yang lebih baik, serta pembayaran kompensasi yang dirahasiakan. Selain itu, penyelesaian ini menandai pengakuan atas dampak pelanggaran terhadap martabat individu.
“Dignity is a central human rights value,” ujar Nicole Browne, principal solicitor di Office of Human Rights Proceedings. “Any denial of a transgender person’s identity is also an infringement on their dignity.” Adam* sendiri menyatakan lega kasus itu diselesaikan: “One of the main reasons I brought this case was to show that the transgender community deserves protection and respect,” dan menambahkan, “I just want to be able to exist like any other man.”
Pengalaman Adam* di tempat kerja
Adam* memulai kariernya sebagai petugas Corrections pada 2017 dan mulai menjalani proses pengakuan gender secara pribadi pada 2021. Ia mengatakan mengalami pelecehan, misgendering, dan perilaku yang merendahkan di lingkungan kerja setelah pihak manajemen diberitahu tentang perubahan nama dan penggunaan fasilitas pria.
Kisahnya mencakup keluhan bahwa manajemen lamban menyesuaikan data internal meski dokumen legal sudah diserahkan, serta respon kolega yang sering menggunakan ejekan transphobic. Adam* juga menggambarkan kurangnya kejelasan mengenai tugas berjenis kelamin tertentu di lapangan, seperti prosedur rub down yang biasanya dilakukan oleh petugas pria terhadap tahanan pria. Ketidakpastian itu memaksanya sering memilih shift malam yang membuatnya terisolasi.
Pada Desember 2022, saat terjadi gangguan alat saat proses pemeriksaan keamanan, Adam* mengambil keputusan untuk melakukan rub down pada sekelompok tahanan demi keselamatan unit. Ia kemudian menerima Letter of Expectations yang menyatakan tindakan itu “unlawful” dan memperingatkan kemungkinan sanksi disipliner—keputusan yang menurut Adam* didasarkan pada jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.
Implikasi hukum dan kebijakan
Secara hukum, kasus Adam* menjadi penting karena akan menguji apakah diskriminasi terhadap orang transgender termasuk dalam larangan diskriminasi berdasarkan sex di Human Rights Act. Pada 2006, Crown Law memberi opini bahwa diskriminasi atas dasar transgender termasuk dalam diskriminasi sex, tetapi opini itu belum pernah diuji di al Review Hak Asasi Manusia sampai kasus ini muncul.
Otoritas Corrections menyatakan harapan bahwa semua lokasi kerja menjadi lingkungan yang aman dan inklusif. Liz Hawthorn, deputy commissioner for men’s prisons, menyampaikan: “My expectation is that all of our prisons and other sites are safe and inclusive work environments where the identity of staff is recognised and respected. We will not tolerate any behaviour that is not respectful.” Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tugas berjenis kelamin ditujukan untuk melindungi martabat dan kesejahteraan orang di penjara, serta bahwa staf berhak melaksanakan tugas yang sesuai dengan gender mereka.
Pada Januari 2024, manajemen mengirimkan arahan kepada pemimpin garis depan untuk memastikan semua staf jelas bahwa pegawai berhak melakukan seluruh tugas yang sesuai dengan gender mereka. Pada Februari 2024, Adam* menerima konfirmasi email bahwa ia dapat melaksanakan seluruh tugas sebagai petugas pria.
Di luar nilai hukum, kasus ini memberi ruang bagi perbaikan praktik internal dan pengakuan atas kebutuhan untuk melindungi martabat semua pegawai, termasuk yang beragam gender. Adam* mengatakan ia berharap pengalaman ini membuka jalan agar orang lain tak perlu menghadapi perlakuan serupa: “I’m not the first and I won’t be the last. And so why should others have to go through this?”
